KOTABARU – Ketua Badan Pengawas Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3K-RI) Kalimantan Selatan, Muslim Ma’in, mengungkapkan temuan dugaan penyimpangan pada dua proyek jalan strategis di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kotabaru. Proyek ini melibatkan pembangunan Jalan Mandin-Gunung Ulin dan Jalan Gunung Ulin-Gunung Sari dengan total anggaran yang mencapai Rp8 miliar.
Muslim menjelaskan, kedua proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yaitu CV. F Dua Bersaudara, meskipun memiliki nilai anggaran dan lokasi yang berbeda. Pembangunan Jalan Mandin-Gunung Ulin dianggarkan sebesar Rp1 miliar, sementara Jalan Gunung Ulin-Gunung Sari menghabiskan dana hingga Rp7 miliar.
“Penggunaan kontraktor yang sama untuk dua proyek dengan nilai besar ini berpotensi melanggar prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan proyek pemerintah,” ungkap Muslim dalam pantauannya, Jumat (24/01/2025).
BP3K-RI menduga adanya praktik yang tidak sesuai aturan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait pengelolaan anggaran serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Muslim menegaskan, pihaknya akan segera melaporkan temuan ini kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
“Setiap penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat. Oleh sebab itu, kami berkomitmen untuk mengawal proyek-proyek pemerintah agar pelaksanaannya sesuai standar,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi, BP3K-RI Kalimantan Selatan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua proyek pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kami akan terus melakukan pengawasan dan melaporkan temuan yang berpotensi merugikan negara. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Muslim.
Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur harus diawasi dengan ketat. Penyimpangan sekecil apa pun dapat merusak kepercayaan publik dan berdampak buruk pada kualitas pembangunan. BP3K-RI menegaskan akan terus mengawal proyek-proyek strategis demi memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat.