Suarawan, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengeluarkan 10 instruksi yang harus dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung efisiensi anggaran pemerintah. Instruksi ini terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Zudan mengatakan bahwa efisiensi anggaran ini membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif untuk memastikan tugas dan pekerjaan ASN dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Inpres ini merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk lebih responsif, efisien, dan transparan dalam melayani masyarakat serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (4/2/2025).
Selain itu, Zudan mengingatkan agar instansi BKN dan seluruh ASN di Indonesia dapat memudahkan proses penyelesaian permasalahan kepegawaian, seperti hukum, kesejahteraan, karier ASN, serta peningkatan pendidikan. “Kami ingin manajemen ASN dapat lebih mudah diakses dan memudahkan ASN dalam menghadapi berbagai permasalahan di ruang lingkup kepegawaian,” tegasnya.
Zudan juga menekankan agar efisiensi anggaran ini tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Berikut adalah 10 cara efisiensi anggaran yang diterapkan BKN untuk ASN:
Peniadaan jam kerja fleksibel.
Pemberlakuan skema kerja efisien, seperti Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan bekerja di kantor selama tiga hari.
Memastikan kinerja harian bawahan dengan sistem pelaporan yang konkret.
Pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.
Maksimalkan koordinasi responsif melalui media daring.
Memastikan efisiensi penggunaan listrik/energi.
Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan.
Penggunaan anggaran yang efektif.
Mengoptimalkan kerja sama dengan donor dan pihak ketiga dengan tetap menjaga prinsip good governance.
Kantor Regional BKN memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di wilayah kerja masing-masing.
Dengan penerapan kebijakan ini, Zudan berharap ASN dapat menjalankan tugas dengan lebih efisien, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.