Suarawan, Barito Kuala – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (19/3), sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel harus menjadi prioritas utama pasca-pelantikan. Ia bahkan mengusulkan perubahan tema acara dari Penguatan Kepala Daerah menjadi Komitmen Kepala Daerah, sebagai bentuk penegasan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar kekuatan, tetapi juga integritas dalam kepemimpinan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam rakor ini adalah pengawasan dana desa. Setyo mengingatkan bahwa meskipun jumlahnya relatif kecil, jika tidak dikelola dengan baik, tetap berpotensi disalahgunakan. Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam pengadaan barang dan jasa, yang mempengaruhi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
“Perbaikan sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat akan berkontribusi pada peningkatan IPK, yang sangat dipengaruhi oleh faktor demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan,” ujar Setyo.
Setyo menekankan pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD, serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan, pengawasan tetap berjalan di seluruh daerah.
Acara ini dihadiri oleh kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, turut hadir bersama Ketua DPRD Ayu Dian dan Sekda Kabupaten H. Zulkipli.
Menanggapi arahan Ketua KPK, Bupati Barito Kuala menyatakan komitmennya dalam menjaga integritas pemerintahan di daerahnya.
“Kami hadir dengan semangat untuk menyamakan persepsi dan sebagai bukti integritas kami,” kata Bahrul.
“Bersama DPRD, kami siap menjaga marwah pemerintahan dan berkomitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Barito Kuala,” pungkasnya.