Kotabaru – Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD menjadi kunci agar perusahaan daerah mampu berkontribusi maksimal terhadap PAD.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD agar pelayanan publik semakin baik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses tersebut akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Muhammad Rusli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat dan profesional.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.