Suarawan, Barito Kuala – Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, SH, MH, menghadiri kunjungan kerja Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Menuju Indonesia Swasembada Pangan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung KH. Idham Chalid Banjarbaru, Selasa (18/3), ini dihadiri perwakilan Dinas Pertanian se-Kalsel serta 1.097 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Mentan RI menegaskan bahwa Kabupaten Barito Kuala akan menjadi prioritas utama dalam peningkatan produksi padi. Sebagai daerah lumbung pangan Kalimantan Selatan, hampir 80 persen wilayah Barito Kuala merupakan kawasan pertanian yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Bupati Barito Kuala, H. Bahrul Ilmi, menyambut baik perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di daerahnya. Ia menilai hal ini sebagai momentum bagi Barito Kuala untuk berkontribusi lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional.
“Ini adalah kesempatan bagi Barito Kuala untuk memberikan sumbangsih nyata bagi negara dalam sektor pangan,” ujarnya.
Mentan RI, Andi Amran Sulaiman, menambahkan bahwa pertanian merupakan sektor prioritas yang mendapat perhatian besar dari Presiden. Ia mengungkapkan bahwa anggaran nasional untuk cetak sawah dan pengembangan pertanian ditingkatkan menjadi Rp30 triliun.
“Untuk Barito Kuala, anggaran akan ditambahkan hingga Rp1,5 hingga Rp2 miliar untuk pengadaan alat pertanian. Dengan begitu, pemuda bisa bekerja, tingkat pengangguran menurun, ekonomi berputar, dan Bupati Barito Kuala akan dikenang sepanjang masa,” ujar Menteri Pertanian.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan bahwa Bupati yang tidak hadir dalam Rakor tersebut diminta segera melapor kepadanya. Ia menekankan bahwa kesiapan daerah dalam mengelola bantuan akan menjadi pertimbangan utama Kementerian Pertanian dalam menyalurkan program cetak sawah dan optimasi lahan.
“Sesuai arahan Menteri Pertanian, saya meminta Bupati yang tidak hadir hari ini untuk segera menghadap saya. Jika tidak ada kesiapan, bantuan dari Kementan bisa saja ditahan terlebih dahulu,” tegas Gubernur Muhidin.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan program swasembada pangan di Kalimantan Selatan, dengan mendorong daerah-daerah potensial seperti Barito Kuala untuk meningkatkan produktivitas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.