Suarawan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan agar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG), dialihkan langsung kepada masing-masing satuan pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah pertama, maupun menengah atas. Usulan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pemborosan anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mewakili Gubernur H. Sahbirin Noor, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan di Banjarbaru, Senin (5/5/2025).
“Demi efektivitas pelaksanaan di lapangan dan untuk menghindari pemotongan anggaran oleh banyak pihak di rantai birokrasi, kami mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pengelolaan program MBG diserahkan langsung kepada pihak sekolah,” ujar Muhidin di hadapan peserta Musrenbang yang terdiri dari jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Kalsel, serta perwakilan kementerian.
Menurutnya, pelibatan langsung sekolah sebagai pelaksana akan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan bahan makanan. Selain itu, sekolah juga memiliki fleksibilitas dalam menyusun menu makanan yang sesuai dengan kearifan lokal serta selera peserta didik, tanpa mengabaikan standar gizi yang telah ditetapkan.
“Menu makanan bisa menggunakan makanan khas daerah yang lebih dikenal dan digemari oleh anak-anak. Dengan demikian, konsumsi pun akan lebih optimal. Tentu tetap dengan pengawasan terhadap nilai gizi dan kualitas,” jelas Muhidin. Ia juga menegaskan bahwa sesuai dengan pembagian kewenangan, pelaksanaan program MBG untuk jenjang SD dan SMP berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sementara untuk jenjang SMA dan SMK menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, Muhidin menyampaikan bahwa MBG adalah program nasional yang sangat bermanfaat dan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah di Kalimantan Selatan untuk berkomitmen dan berkolaborasi dalam menyukseskan program tersebut.
Sebagaimana diketahui, dalam tahap awal pelaksanaan, program MBG menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian data, rantai distribusi yang panjang, hingga kendala logistik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar dari hasil efisiensi belanja daerah untuk mendukung program ini.
Namun, seiring dengan perubahan kebijakan nasional yang mengalihkan pelaksanaan MBG ke pemerintah pusat melalui BGN, dana tersebut kini dialihkan untuk mendukung perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah Kalsel.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menekankan pentingnya akurasi dan integrasi data dalam perumusan kebijakan publik. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan antara data yang dimiliki pemerintah daerah dengan yang dimiliki pemerintah pusat, yang dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran dan potensi kebocoran anggaran.
“Kunci keberhasilan sebuah program adalah data yang valid dan terintegrasi. Jika data kita kuat, maka intervensi kebijakan akan lebih tepat sasaran. Kepala daerah harus aktif dalam memetakan potensi sumber daya lokal serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya,” tegas Akmal.
Rangkaian pembukaan Musrenbang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2029 turut diwarnai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel mengenai dukungan pembangunan Batalyon Teritorial TNI di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Kesepakatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pusat dan daerah dalam memperkuat ketahanan nasional serta pembangunan wilayah perbatasan.