Suaraterpercaya.com

INFO INTERNASIONAL
//China Bantah Klaim Jepang soal Pelanggaran Udara, Balik Tuduh Pesawat Sipil Jepang Langgar Wilayahnya//Prancis dan Arab Saudi Akan Gelar Konferensi di New York untuk Dorong Pengakuan Negara Palestina//Promosi Pariwisata Indonesia Menggema di Arabian Travel Market Dubai//Duel Lintas Generasi: Aaron McKenna Tantang Liam Smith untuk Gelar WBA Internasional di London//Lebih dari 250 pejabat Mossad tandatangani petisi akhiri perang Gaza//75 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-China: Membangun Solidaritas dan Kemajuan Bersama//Indonesia–Turki Teken MoU Strategis untuk Perkuat Kerja Sama Komunikasi Publik//Kebakaran Hutan di Hadong, Korsel, Hampir Terkendali Setelah Upaya Pemadaman Intenif//Israel Hancurkan 90% Kawasan Permukiman Rafah, Gaza//Syafruddin Kambo Bertemu Pangeran Ghazi di Yordania, Bahas Pendidikan dan Kerjasama Internasional//Presiden Erdogan Siap Bantu Pembangunan Ibu Kota Nusantara//Presiden Palestina Abbas Tolak Usulan Trump Soal Relokasi Warga Gaza//Trump Perintahkan Serangan Udara Terhadap ISIS di Somalia//India Berikan Keringanan Pajak untuk Dorong Ekonomi dan Tingkatkan Kesejahteraan Warga Kelas Menengah//TikTok Batalkan Penutupan Akses di AS Setelah Komitmen Trump untuk Tunda Pemblokiran//Tok! Kesepakatan Damai Gaza: Gencatan Senjata Israel-Hamas Tercapai//WNI di Los Angeles Diminta Waspada Dampak Kebakaran Hutan Besar//Menhan RI Bertemu Jepang, Kemenhan Ungkap Isi Pembicaraan Penting//Asia Memanas: China Kirim 153 Jet Tempur & 14 Kapal Perang, Taiwan Siaga//Jadi Proyek Infrastruktur Terbesar, Vietnam Mau Bangun Kereta Cepat Rp1.031 T Tanpa Bantuan Asing//Tinjau Pertanian AS, Mentan RI Disopiri Pejabat Menteri Pertanian Arkansas//Menlu RI Retno Marsudi Dipilih Sekjen PBB Jadi Utusan Khusus//Presiden Terpilih Prabowo, Doakan Trump Cepat Pulih usai Ditembak saat Kampanye//ISIS Klaim Dalang Penembakan di Masjid Syiah Oman Jelang Hari Asyura//FBI Selidiki Penembakan Trump Sebagai Aksi Terorisme//Pelaku Penembakan Trump Thomas Crooks, Korban Bullying SMA//Korsel Pakai Laser ‘Star Wars’ Tembak Rudal Korut//Jokowi Minta Al-Azhar Mesir Bangun Pusat Pengembangan di Indonesia//Dunia Makin Terpanggang, Suhu Setahun Terakhir Lewati Batas Aman//Indonesia-Malaysia Sepakati Batas Negara, Bagi 2 Pulau Sebatik//Kasus Asusila Hasyim Terhadap Petugas PPLN, Kemlu RI Buka Suara

Santai Kawan! Puluhan SK Anggota Dewan Tanah Bumbu ‘Disekolahkan’ Pasca Dilantik

TANAH BUMBU – Sebanyak 20 dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu menggadaikan SK ke Bank.

Puluhan anggota dewan itu langsung menggadaikan SK-nya ke Bank usai dilantik jadi anggota dewan beberapa pekan lalu.

“Iya ada sekitar 20 anggota dewan Tanah Bumbu yang menggadaikan SK-nya ke bank,” ucap salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.

Ia tidak menjelaskan secara rinci penyebab anggota dewan tersebut menggadaikan SK-nya ke bank.

Akan tetapi, kuat dugaan dewan tersebut menggadaikan SK untuk melunasi biaya politik pada saat kampanye.

Fenomena gadai SK dewan usai dilantik ditanggapi Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga, Prof Hotman Siahaan.

Ia mengatakan bahwa hal seperti ini merupakan demokrasi transaksional. Menurutnya, dalam demokrasi transaksional tidak mungkin para caleg tersebut tidak berjuang mati-matian dengan dana yang besar hingga akhirnya terpilih dan dilantik.

“Inilah problem demokrasi kita, ketika sistem pemilu prosedural, orang tidak melihat program dari para calon. Yang terpenting kan isi tas piro? Entek (isi tas berapa? Habis sudah). Jadi begitu terpilih, dilantik, apalagi yang bisa digunakan? Kan SK itu. Apalagi bank juga mau terima,” ujarnya.

Hotman menyebutkan mahal tidaknya biaya kampanye itu relatif. Akan tetapi, kata dia, ada yang mahal dan sangat mahal.

“Saya dengar di DPRD, ini isu di DPRD Provinsi ya, ada temen saya yang habis Rp 3 miliar. Rp 1 miliar masih ngutang, Rp 2 miliar uangnya sendiri. Ada juga yang lain, jangan sebut nama, habis Rp 5 miliar. Itu baru DPRD Provinsi, apalagi DPR RI,” ujarnya.

Hotman menegaskan kembali bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia ini prosedural sehingga mengikuti prosedur yang ada. Tentu saja demokrasi seperti itu berbeda dengan demokrasi secara substansial.

“Orang mau memilih bukan karena program yang dibawa oleh calon. Tidak akan pernah ada caleg promosi kebijakan/rancangan yang didengarkan. Sing penting kan oleh opo, dipilih (yang penting kan dapet apa, itu yang dipilih). Sembako atau apa. Kan begitu,” pungkasnya.

Leave a Comment